Tugas Pokok

Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja.

Fungsi

  1. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Balai, Pengelolaan Administrasi Keuangan, Pengelolaan Program Pengelolaan Rumah Tangga, Pengelolaan Perlengkapan.
  2. Layanan teknis operasional bantuan konsultasi /verifikasi/keluh kesah terkait dengan perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja.
  3. Layanan teknis operasional Pencegahan perselisihan Hubungan Industrial (HI) yang meliputi perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja.
  4. Layanan teknis operasional Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial lintas Kabupaten / Kota meliputi perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja.
  5. Layanan teknis operasional Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kabupaten / Kota yang tidak memiliki Mediator.
  6. Layanan teknis operasional Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atas pelimpahan dari Kementerian ketenagakerjaan Republik Indonesia/Dinas Kabupaten/Kota.
  7. Layanan teknis operasional Koordinasi Teknis dengan Mediator Kabupaten /Kota/Provinsi/Kementerian ketenagakerjaan Republik Indonesia terkait dengan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
  8. Layanan teknis operasional Bantuan Teknis Mediator Kabupaten/Kota dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
  9. Layanan teknis operasional Menindaklanjuti penanganan dan penyelesaian Mogok Kerja, Unjuk Rasa, atas laporan dari masyarakat/Kabupaten/Kota.
  10. Layanan teknis operasional Bantuan penyelesaikan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan aduan ke Gubernur.
  11. Layanan teknis operasional Penyelesaian kasus penempatan tenaga kerja AKAD dan tenaga kerja AKAN, baik yang meliputi hak normatif  tenaga kerja maupun penempatan yang tidak prosedural.
  12. Layanan teknis operasional Penanganan kasus dan penjemputan tenaga kerja meninggal dunia, baik  penempatan tenaga kerja AKAD dan penempatan tenaga kerja  AKAN.
  13. Layanan teknis operasional Penanganan kasus dan penjemputan TKI bermasalah/ deportasi.
  14. Layanan teknis operasional Penanganan kasus dan penjemputan korban trafficking.
  15. Layanan teknis operasional Koordinasi penanganan dan penyelesaian kasus penempatan tenaga kerja AKAD di daerah penempatan.
  16. Layanan teknis operasional Koordinasi penanganan dan penyelesaian kasus penempatan tenaga kerja AKAN di embarkasi/debarkasi.
  17. Layanan teknis operasional Koordinasi penanganan dan penyelesaian kasus penempatan tenaga kerja AKAN di daerah asal/daerah pengirim.
  18. Layanan teknis operasional Koordinasi penanganan dan penyelesaian kasus penempatan tenaga kerja AKAD  dan tenaga kerja AKAN dengan instansi terkait di Pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
  19. Layanan teknis operasional Bantuan penanganan kasus penempatan tenaga kerja AKAD dan tenaga kerja AKAN.
  20. Layanan teknis operasional Bantuan penanganan kasus penempatan tenaga kerja AKAD dan tenaga kerja AKAN berdasarkan aduan ke Gubernur.